Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur oleh Presiden Jokowi sedang ramai dibicarakan. Berurunrembuk dalam hal ini, Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) menggelar Seri Diskusi Ahli IKA UB melalui Focus Grup Discussion (FGD) tentang tata kelola air.

Mengangkat tema Tata Kelola Air Baku dan Air Bersih di Kawasan Ibukota Negara Baru Kalimantan Timur, FGD ini dilaksanakan di Auditorium Prof. Ir. Suryono, lantai 2 Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Rabu (4/Sep/2019).

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Teknik yang juga Pakar Sumber Daya Air ini menyampaikan apresiasinya kepada IKA-UB yang mempercayai FTUB dalam gelaran perdana Seri Diskusi Ahli ini.

“Suatu kehormatan bagi kami bisa menjadi tuan rumah dalam seri diskusi ahli pertama ini. Saya yakin yang hadir disini juga ingin berkontribusi dalam mengelola air di ibukota yang baru nanti. Bagaimana mengelola air dan daya dukungnya dengan baik sehingga memiliki kelestarian, memberikan kemanfaatan, dan tidak menimbulkan daya rusak yang menimbulkan bencana,” tukas Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT dalam sambutannya.

Sebelum sesi diskusi dimulai, Ketua Umum IKA UB, Ahmad Erani Yustika memberikan pengantar. Ia mengatakan bahwa seri diskusi ahli ini akan menjadi program reguler IKA-UB sehingga perguruan tinggi tak hanya menjadi menara gading, tetapi juga turut serta dalam pembangunan negara.

“Perguruan Tinggi dan alumninya harus hadir dalam bursa gagasan yang membahas isu-isu penting ini,” kata pria yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi itu.

Selain Erani, turut hadir 3 narasumber diskusi, yaitu Guru Besar FT UB Mohammad Bisri, Dirut Perum Jasa Tirta 1 Raymond Valiant R, dan Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR Fauzi Idris.

Fauzi menjelaskan, ketersediaan air baku tergantung jumlah penduduk. Hingga 2024, katanya, Kaltim diperkirakan penduduknya mencapai 4,1 juta jiwa.

“Butuh kuantitas dan kualitas serta butuh jangkauan. Perlu diketahui, potensi air di Kalimantan itu sangat besar,” bebernya.

Sementara Raymond Valiant R menerangkan peentingnya pelibatan prioritas kepada BUMN. Soal pemindahan ibu kota ke Kaltim, kata dia, karena di Jawa krisis air dan rawan bencana.

“Pemerintah dapat memberikan prioritas khusus untuk BUMN untuk memastikan bahwa negara turut mengontrol perkembangan kelola air. Negara harus hadir,” ujar Ketua Bidang Khusus Sumber Daya Alam IKA UB itu.

Hal berbeda disampaikan Mohammad Bisri. Guru Besar FT UB itu menyampaikan, selain menyiapkan tata kelola air, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Pemerintah harus menyediakan teknologi memadai dalam permasalahan air. Tidak sekedar mengubah air kotor menjadi bersih, namun dapat menghasilkan air berkualitas baik sepanjang masa. Tantangan ini harus didukung dengan SDM yang berkualitas, harus disiapkan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Di forum tersebut, Bisri mengusulkan untuk diadakannya forum lanjutan yang concern terhadap sosiologis SDM di ibu kota baru.

IKA UB merekomendasikan beberapa poin untuk ibu kota baru di Kaltim di antaranya melibatkan penyediaan infrastruktur yang masif. Selain itu, APBN yang terbatas sehingga pengadaan infrastruktur memerlukan kehadiran badan usaha baik negara maupun swasta. (HumasFTUB)